Agam, Investigasi-DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat bupati terhadap Ranperda inisiatif Komisi I tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, di Aula Utama DPRD setempat, Senin (13/5).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman dan Suharman. Hadir pada kesempatan itu Bupati Agam Indra Catri, Staf ahli, Asisten , anggota dewan, dan Kepala OPD serta Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Tasman.


Dalam penyampaiannya, Bupati Agam memberikan saran agar ranperda tersebut disempurnakan kembali sesuai dengan bentuk produk hukum daerah dalam lampiran III Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Ia menyarankan agar menambahkan Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memberikan beberapa saran pada pasal-pasal yang ada dalam tanperda tersebut, seperti mencantumkan pengertian dari denda administratif dan upaya paksa polisional dalam ketentuan umum atau pada penjelasan ranperda.

“Selain itu, juga mencantumkan pengertian ruang milik jalan dalam ketentuan umum. Pada pasal 10 ayat (1) disarankan ditambahkan huruf c yaitu melakukan kegiatan keramaian yang memakai jalan/ruang milik jalan yang mengganggu lalulintas kecuali ada izin dari pihak yang berwenang,” kata Bupati Agam Indra Catri.

Adji

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top