Sawahlunto, Investigasi, Ir.H. Dahler Jamaris, Msc Dt. Pangulu Sati sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kolok menginginkan agar semua pihak khususnya masyarakat Kolok untuk tidak lagi berpolemik terkait isu isu miring yang beredar tentang izin penyadapan getah pinus yang dikeluarkan oleh Kades Kolok Mudik " Fatrionaldi",kamis (9/5).

Kata Ketua KAN,"  Telah dilakukan klarifikasi dikenagarian soal kebijakan Kades Kolok Mudik yang diissukan memberi izin pengelolaan getah pinus untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga muncul mosi tak percaya oleh segelintir orang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Desa Kolok Mudik" ungkapnya diruang rapat KAN.

" Beberapa pemuda tersebut yang kurang mengerti menandatangani mosi tak percaya, terhadap regulasi Pergub no.60 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi (IPHHBK) Provinsi Sumatera Barat.
Sebenarnya.

Dahler mengungkapkan, seharusnya tak ada masalah dalam hal ini jika semua pihak bisa memahami aturan sesuai Pergub 60/2015 itu, berdasarkan ketentuan perizinannya tidak lagi diberikan kepada badan hukum melainkan dapat dikelola oleh masyarakat secara perorangan melalui proses terbitnya rekomendasi dari Kades, bukan izin yang dikeluarkan kades.       
Dan untuk menerbitkan rekomendasi itu juga melalui musyawarah ninik mamak Nagari Kolok dengan unsur pemerintahan didalamnya Kades Kolok Mudik dan Kades Kolok Nan Tuo serta Bundo Kanduang untuk menetapkan personil penerima rekomendasi dari kedua Kades tersebut.

Dengan adanya rekomendasi itu maka proses izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Sumbar dengan SK no. 522-1263-2016 dan 522-1264-2016 tentang IPHHBK terhadap Eri Chan Dt.Malin Pangulu dan Enggo Daus Dt.Mangkuto Rajo terhitung 18 November 2016 hingga November 2017.

Selanjutnya, tahun 2017 Kades Kolok Mudik mengeluarkan rekomendasi juga atas kesepakatan ninik mamak kepada perseorangan Nusa Putra Rajo Malenggang dan Husain Piliang dengan izin IPHHBK dari Gubernur no. 522-21-2017 dan 522-22-2018, terhitung 18 Juli 2017 hingga Juli 2018.

"Tak ada yang salah dalam hal ini, semua proses dilalui sesuai regulasi sejak 2015 melalui musyawarah yang melibatkan 9 suku di Kenagarian Kolok, Kades Kolok Mudik, Kades Kolok Nan Tuo, dan unsur Bundo Kanduang. Atas mufakat, izin pertamakalinya diberikan ke CV Poland jaya ditahun 2015" tutur pensiunan ASN, ahli dibidang jalan dan jembatan ini.  . 

Kades Kolok Mudik Fatrionaldi dan Kades Kolok Nan Tuo Adek Rossie Mukri sepakat untuk menghimbau masyarakatnya agar tidak salah paham dan berasumsi negatif sehingga berakibat terganggunya hubungan silaturahmi antar masayarakat.

"Kami menghimbau masyarakat untuk tabayyun atau klarifikasi sehingga memperoleh informasi yang benar dan tidak membuat masyarakat terpecah karena issu yang salahpaham" kata Fatrionaldi.Hal yang sama juga disampaikan Kades Adek Rossie Mukri "Mari kita bermusyawarah dan tidak saling curiga"tambahnya. 

Adapun  penyadapan getah pinus tersebut berada di tanah ulayat Kenagarian Kolok, merupakan batas Desa Kolok Mudik dengan Desa Kolok Nan Tuo. Secara kewilayahan berbatasan antara Kota Sawahlunto dengan Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok. Yosefin

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top